Perjanjian Kinerja merupakan dokumen kesepakatan antara Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah yang berisi target-target pembangunan yang harus dicapai oleh Perangkat Daerah. Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah sekaligus merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Perangkat Daerah. Sesuai dengan dinamika pelayanan administrasi kependudukan yang terus mengalami perkembangan, pada tahun 2023 ini terdapat target nasional baru yang harus dicapai oleh Dinas Dukcapil seluruh indonesia ddiantaranya persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan kepemilikan Buku Pokok Pemakaman (BPP) bagi setiap desa di Kabupaten/Kota.
KLIK DISINI UNTUK MENDOWNLOAD PERJANJIAN KINERJA DISDUKCAPIL LOMBOK UTARA TAHUN 2023
Bulan: Maret 2023
Rilis LKJiP Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil
Rilis LKJiP Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil LKjIP merupakan merupakan dokumen pelaporan wajib yang berfungsi sebagai indikator akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. tujuan dari LKjIP adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Dengan telah selesainya penyusunan LKJiP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 maka merupakan kewajiban setiap Perangkat Daerah untuk menyampaikan ke masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Berikut LKJiP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 yang telah di review oleh Inspektorat Kabupaten Lombok Utara.
KLIK DISINI UNTUK MENDOWNLOAD LKJiP 2022